SI-LEUPEUT BANTEN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Tentang SI-LEUPEUT BANTEN

Aplikasi E-LPPD sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah OPD Provinsi Banten dalam penyampaian LPPD secara Online.
Sistem ini akan digunakan oleh pihak eksternal OPD Provinsi Banten, dan dibangun dengan database terpusat secara real time, sehingga akan terciptanya 1 (satu) data yang akurat dan dapat mengurangi resiko redundansi data serta resiko terlambatnya penyebaran informasi pelaporan.


Download Peraturan Penyusunan LPPD

Sistematika LPPD Provinsi Banten Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang
1.1.1. Penjelasan Umum
a. Undang-undang pembentukan daerah
b. data geografis wilayah
c. jumlah penduduk;
d. jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);
e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
f. realisasi angggaran pendapatan dan belanja daerah.
a. Undang-undang pembentukan daerah
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
b. visi dan misi kepala daerah;
c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


2.1. Capaian Kinerja Makro
No Indikator Kinerja Makro Capaian Kinerja Tahun N-1 Capaian Kinerja Tahun N Perubahan (%)
1 2 3 4 5
1 Indeks Pembangunan Manusia
2 Angka Kemiskinan
3 Angka Pengangguran
4 Pertumbuhan Ekonomi
5 Pendapatan Per kapita
6 Ketimpangan Pendapatan

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memua data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing- masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran
No Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 ...
dst

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil
No Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja Sumber Data
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 ...
dst

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
No Fungsi Penunjang Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Tahun N Sumber Data
1 Perencanaan Keuangan
2 Keuangan
3 Kepegawaian
4 Transparansi dan Partisipasi Publik
dst

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

  1. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
  2. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
  3. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
  4. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
  5. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
  6. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.


BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN


Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:
  1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
  2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota
  3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
3.1.1. Target Kinerja
3.1.2. Realisasi
No K/LPNK DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN LOKASI SKPD PELAKSANA TP ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN (%) REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kementerian/LPNK .......... Peraturan Menteri/LPNK
No. ..... Tahun .... .....
Ttg. ..............
Program ......
Kegiatan ......
Keluaran (Output) ......
Rincian Kegiatan ........
2 dst

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
3.2.1. Target Kinerja
3.2.2. Realisasi
No BIDANG URS DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN KAB/KOTA SKPD PELAKSANA TP ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN (%) REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bidang .......... Peraturan Gubernur No. .....
No. ..... Tahun .... .....
Ttg. ..............
Program ......
Kegiatan ......
Keluaran (Output) ......
Rincian Kegiatan ........
2 dst

3.3. Permasalahan dan Kendala
3.4. Saran dan Tindak Lanjut

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


4.1. Urusan Pendidikan
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3. Realisasi
4.1.3. RealisasiAlokasi Anggaran
4.1.4. Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran
4.1.5. Dukungan Personil
4.1.6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan dan Solusi
4.2. Urusan Kesehatan
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3. Realisasi
4.1.3. RealisasiAlokasi Anggaran
4.1.4. Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran
4.1.5. Dukungan Personil
4.1.6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan dan Solusi
4.3. Urusan Pekerjaan Umum
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3. Realisasi
4.1.3. RealisasiAlokasi Anggaran
4.1.4. Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran
4.1.5. Dukungan Personil
4.1.6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan dan Solusi
4.4. Urusan Perumahan Rakyat
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3. Realisasi
4.1.3. RealisasiAlokasi Anggaran
4.1.4. Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran
4.1.5. Dukungan Personil
4.1.6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan dan Solusi
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3. Realisasi
4.1.3. RealisasiAlokasi Anggaran
4.1.4. Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran
4.1.5. Dukungan Personil
4.1.6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan dan Solusi
4.6. Urusan Sosial
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
4.1.3. Realisasi
4.1.3. RealisasiAlokasi Anggaran
4.1.4. Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran
4.1.5. Dukungan Personil
4.1.6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan dan Solusi

BAB V PENUTUP


5.1. Penutup

Petunjuk Pengunaan Aplikasi

Silahkan unduh panduan penggunaan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (SI-LEUPEUT BANTEN) dengan mengakses link dibawah ini:

Visitor Counter


3520

This Year

278 This Month
10 Today
3678 All